Mimpi, perlukah ?

Jakwirs kabeh, tulisane Kwik Kian Gie biasane menarik untuk disimak dan direnungkan.
Di tulisan dibawah yang diomongkan memang tentang negara, tapi sebenarnya berlaku juga bagi individu/pribadi/keluarga.

Mimpi itu penting, tapi harus dikuti dengan upaya. Bappenas nggak berani mengeluarkan mimpi-mimpinya mungkin karena tidak yakin akan ada upaya yang bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Tapi kalau nggak ada mimpi ya nggak akan pernah jelas apa yang akan dituju…
Pada tataran yang lebih simpel –> pribadi/individu, mimpi juga merupakan hal yang sangat penting. Kita akan jadi seperti apa 10 tahun yang akan datang juga tergantung ‘mimpi’ kita dan upaya mewujudkan mimpi tersebut dan potensi yang kita miliki.
Namun mimpi juga perlu mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Yang paling pas kalo mimpinya pas sesuai potensi dan usahanya. Angger ngimpine keduwuren mungkin dadine malah stress, angger ngimpine terlalu rendah eman-eman potensine ya…

Tks
wassalam
arko..

———————————————————————–
Bisnis Indonesia 02 April 2007

Saya mimpi demokrasi & visi 2030

Ada dua ungkapan penting dari dua orang penting di negeri ini
belakangan ini.

Pertama, pidato pengukuhan Dr Boediono, Menko Perekonomian, sebagai
guru besar pada Universitas Gajah Mada. Kedua, peluncuran buku Visi
Indonesia 2030 oleh Yayasan Indonesia Forum.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan kata ‘mimpi’ saat
menyampaikan sambutannya pada acara Yayasan Indonesia Forum. Kepala
Negara mengatakan, “kita tidak perlu malu bermimpi.”

Setelah membaca buku visi tersebut, dalam tidur saya mimpi. Saya
hidup dalam Kerajaan Mimpi dengan pendapatan nasional per kapita
(PNPK) US$20.000. Maka negara itu demokrasinya sudah mantap.
Menurut sang guru besar yang baru, tetapi sudah lama mengurus negara
dalam berbagai kapasitas, kalau pendapatan per kapita telah melampaui
angka tertentu, demokrasinya sudah mantap. Dalam Kerajaan Mimpiku,
pendapatan per kapita jauh melampaui angka yang disebutnya, karena
sudah mencapai US$20.000.

Kerajaan Mimpiku sebuah kerajaan mutlak, dengan sang raja beserta
seluruh keluarganya mempunyai kekuasaan absolut untuk berbuat apa
saja. Maka sang raja membagi pendapatan nasional sebesar US$2 triliun
itu kepada keluarga besarnya, yang terdiri dari 100 orang, sebesar
US$1,5 triliun. Sisanya, yang US$500 miliar, dibagikan kepada seluruh
rakyat dikurangi 100 anggota keluarga besar raja, atau sebanyak
99.999.900 orang.

Pendapatan rata-rata 100 anggota keluarga kerajaan sebesar US$15
miliar per tahun, sedangkan rakyat yang berjumlah 99.999.900 orang,
masing-masing memiliki pendapatan sebesar US$5.000 per tahun.

Dalam pidato pengukuhan Boediono, terdapat empat kalimat yang isinya
sama, yaitu “pendapatan itu menyentuh dan dapat dinikmati oleh
sebagian besar rakyat”, yang olehnya diistilahkan “broad base.”
Nalarnya kira-kira begini. Kalau pendapatan setiap orang tinggi,
jiwanya tentu juga matang dan sudah berpendidikan, maka bisa
berdemokrasi atau menikmati kebebasan secara bertanggung jawab.
Itulah sebabnya, menurut sang mahaguru, pembagian pendapatan per
kapita yang harus tinggi itu juga harus merata agar demokrasi bisa
selamat.

Dalam Kerajaan Mimpiku, pendapatan per kapita memang tinggi, yaitu
US$20.000, tetapi tidak dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.
Kaum ningrat menikmati pendapatan US$15 miliar, sedangkan mayoritas
rakyat hanya US$5.000 per tahun.

Monarki mutlak

Itulah sebabnya di Kerajaan Mimpiku tidak ada demokrasi. Yang ada
adalah monarki mutlak. Saya kepingin demokrasi. Maka saya juga
mengatakan hal yang sama.

Perdana Menteri Kerajaan Mimpiku mirip Bung Karno. Dia bertanya,
“Bagaimana caranya memperoleh apa yang anda artikan dengan broad
base?” Ketika saya bengong, Perdana Menteri membuka sepatu dan kaos
kakinya. Dia menunjuk jempol kakinya sambil mengatakan: “Dat weet
mijn grote teen ook.” Artinya, “Kalau ngomong-nya cuma begitu, jempol
kakiku juga tau.”

Tak lama kemudian, di Istana Presiden RI berkumpul sebagian kecil
elite bangsa yang tergabung dalam Yayasan Indonesia Forum. Yayasan
ini memberi perintah kepada perguruan tinggi dan lembaga-lembaga
penelitian yang paling terkenal. Dikatakan bahwa pada 2030 bangsa
Indonesia menjadi anggota lima besar ekonomi dunia.

Rakyat negeri ini dalam kondisi menganggur, miskin, kekurangan
makanan dan pelayanan kesehatan yang paling mendasar. Mereka bertanya-
tanya: “Bagaimana jalannya menuju ke sana.” Sang Presiden mengatakan:
“Jangan malu bermimpi.”

Malam harinya saya bermimpi lagi. Ketika terbangun, saya meneruskan
mimpiku dengan melamun. Betapa enaknya kalau menjadi orang kaya
dengan pendapatan per kapita US$18.000 per tahun. Berbagai macam hal
yang menyenangkan saya lakukan sambil tersenyum simpul.

Sayangnya, pada 2030 saya pasti sudah mati. Saya tersenyum lagi ingat
kata-kata ekonom kondang John Maynard Keynes yang mengatakan “in the
long run we are all dead.”

Saya mendapatkan buku yang dibagikan di Istana Presiden berjudul Visi
Indonesia 2030. Bagian terbesar dari nama yang tercantum di buku itu
adalah nama-nama beken.

Berkeley Mafia

Tetapi ada banyak catatan kalau mereka mau merumuskan visi Indonesia
2030.

Pertama, mereka bukan orang-orang yang mempunyai visi.
Sebagian dari mereka pedagang, yang lainnya lulusan universitas yang
sepanjang karier hidup mereka adalah teknokrat yang miskin falsafah.
Pekerjaan mereka teknokratik pragmatis. Tidak ada yang sekaliber
Daoed Joesoef, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, mereka berasal hanya dari satu mashab, yaitu liberalisme
sejauh mungkin dan semutlak mungkin, yang di Indonesia dipelopori dan
diemban kelompok Berkeley Mafia. Banyak di antaranya oleh orang
Jerman disebut Fach Idioten.

Intinya, mereka mengunggulkan kekayaan alam. Sekarang pengelolaan
kekayaan alam kita lebih dari 80% dilakukan oleh perusahaan asing.
Sebanyak 92% dari kekayaan migas kita dieksploitasi perusahaan asing
yang mendapat bagian 40%, walaupun menurut formula bagi hasil hak
mereka 15%.

Sampai kini masih 40%, karena pelaksanaan ketentuan yang terkenal
dengan istilah recovery cost harus diganti terlebih dahulu.
Bagaimana mengubahnya? Tidak perlu menurut salah seorang ekonom.
Pemilikan oleh siapa tidak penting, yang terpenting adalah
manfaatnya. Lha ternyata sampai sekarang bangsa Indonesia hanya
memperoleh manfaat 60%, itu bagaimana membalikkannya? Pengelolaan
kekayaan alam juga sangat tidak transparan.

Dalam APBN pos pemasukan dari sumber daya alam nonmigas, hanya US$500
juta. Terus Freeport mengklaim bahwa setorannya kepada pemerintah
Indonesia US$1 miliar per tahun. Memangnya US$1 miliar per tahun buat
bangsa Indonesia dari Freeport sudah adil, dan karena itu kepemilikan
tidak penting?

Untuk mewujudkan visi dan misi 2030 disebutkan: “Keseimbangan pasar
terbuka dengan dukungan birokrasi yang efektif.” Yang diartikan
dengan istilah “keseimbangan pasar terbuka” itu apa ? Pasar terbuka
ya menghasilkan survival of the fittest. Terus yang seimbang apanya
dan bagaimana mewujudkannya ?

“Perekonomian yang terintegrasi dengan kawasan sekitar dan global.”
Bisakah terjadi bahwa terintegrasinya berbentuk bangsa Indonesia yang
di tengah pergaulan antarbangsa menjadi dan berfungsi sebagai kuli
bagi bangsa-bangsa lain?

Bukankah sekarang sudah demikian? Lagi-lagi, bagaimana membalikannya?
Praktik korupsi yang begitu dominan dalam kemerosotan bangsa
Indonesia dewasa ini sama sekali tidak disebut sebagai faktor
penghambat utama.

Sudahlah, saya tidak perlu meneruskannya, karena keinginan Yayasan
Indonesia Forum kan hanya mimpi? Kata “mimpi” juga tercantum dalam
bukunya yang saya sebutkan tadi. Saya lebih memilih yang lebih
konkret ketimbang bermimpi, yaitu onani saja, karena lebih bisa
dirasakan dan enak.

Kalau Presiden memang mau bervisi sampai 2030 untuk anak cucu kita,
karena buat kita in the long run we are all dead, pakailah Bappenas
yang memiliki sekitar 800 orang pegawai, yang 400 di antaranya
sarjana, termasuk yang bergelar PhD. Dari jumlah itu, ada sekitar 75
orang PhD jebolan universitas yang bermutu tinggi dari seantero
dunia. Para sarjana di Bappenas sudah lama bekerja merumuskan visi
sampai 2030. Sangat banyak kajian yang telah dirampungkan para
sarjana di Bappenas, tetapi belum berani dipublikasikan, karena
mereka ngeri ditertawai orang.

Di antara para sarjana itu, ada yang bertanya apa mungkin dan apa ada
gunanya membuat visi sampai 2030? Ada yang bahkan mengatakan jangan-
jangan Bappenas, yang ingin jadi think tank, akhirnya menjadi sinking
tank kalau berani bermimpi sampai 2030.

Karena adanya kontroversi ini, berbagai produk Bappenas-yang jauh
lebih bagus ketimbang Yayasan Indonesia Forum- masih ditahan. Ya
memang begitulah manusia, semakin ada isinya semakin nunduk seperti
padi yang sudah matang.

Lain dengan tong kosong yang selalu nyaring bunyinya!

Oleh Kwik Kian Gie
Mantan Menneg PPN / Kepala Bappenas